Anggaran Pendidikan 2022 Fokus pada Tiga Hal

By Khanzalani

SELISIK.COM – Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun pada 2022. Jumlah ini setara dengan 20 persen dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun.

“Kebijakan (anggaran) diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan,” jelas Presiden Joko Widodo dalam Pengantar Presiden atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangan, Senin, 16 Agustus 2021.

Anggaran itu bakal difokuskan pada tiga hal. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah penggerak. Kedua, pemerataan sarana prasarana pendidikan. Ketiga, untuk menyelesaikan mismatch atau ketidakcocokan pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi.

Pemerintah juga ingin mengembangkan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri serta pelaksanaan program merdeka belajar. Menurut Jokowi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat investasi di bidang pendidikan. Antara lain, mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, hingga pemajuan kebudayaan.

“Penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pembangunan SDM menjadi agenda prioritas. Dunia pendidikan diproyeksikan mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

“Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ujar Presiden.

Terkait dengan anggaran, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBN 2022 dalam sidang DPR.

Said mengharapkan semua target dalam RAPBN 2022 bisa tercapai dan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Kepala Negara menargetkan transformasi produk domestik bruto (PDB) dari sisi pengeluaran yang selama ini didominasi oleh tingkat konsumsi rumah tangga (55 persen) menuju kontribusi ekspor yang lebih besar, dengan per kuartal II-2021 kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 20,3 persen.

Untuk mewujudkan langkah tersebut pemerintah perlu transformasi UMKM yang menghasilkan produk ekspor. Ini karena mesin ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM, sekitar 61 persen dari PDB.