by

Arab Saudi bakal Terapkan Aturan Baru Bagi Jamaah Haji Domestik

-Haji & Umrah-84 Views

By Khanzalani

SELISIK.COM – Aturan baru tentang ibadah haji pada musim mendatang sepertinya bakal diterapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ini karena Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menyelesaikan persiapan rancangan undang-undang (RUU) yang baru.

RUU tersebut dibuat untuk mengatur urusan jamaah haji dalam negeri. RUU tersebut melarang penyedia layanan membuat kontrak layanan haji dengan mereka yang ingin berhaji dari luar Kerajaan atau memberikan layanan kepada mereka tanpa persetujuan kementerian. Bagi mereka yang melanggar akan terkena denda maksimal 500 ribu riyal atau setara dengan Rp 1,8 miliar.

Seperti dilansir Saudi Gazette, Rabu (22/12), UU yang memuat 23 pasal tersebut bertujuan mengatur dan menyusun layanan yang diberikan kepada jamaah haji domestik serta bekerja mengembangkannya sehingga memungkinkan para peziarah melakukan ritual dengan mudah dan nyaman. UU baru juga ingin meningkatkan kompetensi mereka yang melayani jamaah haji dalam negeri.

Baca juga  Pahala Puasa Arafah Sangat Besar

RUU juga bertujuan menindaklanjuti kinerja penyedia layanan dan meningkatkan prinsip kompetisi dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan mekanisme yang telah disetujui. Pasal-pasal tersebut mengatur harus ada izin untuk melayani jamaah haji dalam negeri dan praktik penyedia layanan harus berbasis persaingan.

Berdasar UU, wajib bagi penyedia layanan membuat kontrak melalui platform yang disetujui oleh kementerian. Kontrak harus mencakup perincian, seperti tingkat layanan standar, jangka waktu pemberian layanan, harga untuk setiap tingkat, layanan yang disediakan di bawah setiap tingkat layanan, data penyedia layanan, dan mekanisme kontrak antara jamaah dan penyedia layanan.

Baca juga  Aktivitas Ibadah Haji 2021 di Tanah Suci Makkah

Penyedia layanan harus memberikan tingkat layanan yang disepakati dengan peziarah dan itu sesuai dengan klasifikasi kualitatif dan kuantitatif yang disetujui oleh kementerian. Pihak kementerian menyebut peraturan eksekutif undang-undang akan mengatur rincian, seperti mekanisme untuk memberikan pengecualian kepada penyedia layanan dari kontrak melalui platform elektronik dan kondisi yang diperlukan.

Pelanggaran hukum, termasuk memungkinkan orang lain menggunakan lisensi yang diberikan kepada satu penyedia layanan, atau untuk menjual, menyewakan atau mensubkontrakkannya tanpa mendapatkan persetujuan dari kementerian atau membuat kontrak dengan peziarah dari luar platform. Ada beberapa pengecualian untuk ini. Pengecualian termasuk kasus dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan eksekutif sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2 pasal 6 dan kontrak dengan pelanggar hukum izin tinggal.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed