by

BLT Desa Rp 28,8 Triliun, Menkeu Desak Daerah Segera Cairkan

By Khanzalani

SELISIK.C0M – Menyikapi dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, pemerintah meminta kepada seluruh kepala daerah agar mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT Desa). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dana desa Rp 72 triliun tahun ini.

Alokasi itu bahkan diutamakan untuk BLT dan penanganan Covid-19. Pemerintah menargetkan BLT Desa sebesar Rp 28,8 triliun. BLT Desa sangat penting dalam penerapan PPKM darurat, terutama zona-zona merah,” jelas Menkeu saat konferensi pers virtual, Senin (5/7/2021).

BLT desa hanya khusus diberikan kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp 300 ribu per kelompok penerima setiap bulan. Karena itu, proses penyalurannya harus dipercepat agar bisa menjangkau 8,0 juta kelompok penerima dengan anggaran Rp 28,8 triliun.

Tercatat pada 1 Juli 2021 penyaluran dana desa baru Rp.27,42 triliun atau 38,1 persen dari pagu total dana desa. Penggunaan dana desa yang sudah terealisasi dari Rp 27,42 triliun, sudah ditransfer Rp 5,05 triliun atau masih 17,5 persen dari target. “Artinya dari dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena sampai Juli ini baru lima juta yang mendapatkan dan baru Rp.5 triliun yang dibelanjakan,” jelas Menkeu.

Baca juga  Jokowi tak Campuri Wacana Amendemen UUD 1945

Pemerintah akan memberikan relaksasi bagi penerima BLT desa, yaitu KPM ditetapkan melalui review penduduk miskin di desa berdasarkan data kelompok penerima manfaat 2020. Ini karena pada 2020, BLT desa sudah dilakukan mencapai 8,0 juta KPM. Masih ada ruang penambahan jumlah penerima. BLT desa juga bisa dibayarkan rapel triwulanan dan kebijakan baru akan disampaikan Juli 2021. Dengan pencairan dana ini, dampak penerapan PPKM darurat bisa tereduksi.

Kebijakan BLT Desa:
1. Dana Desa tahun 2021 tetap diprioritaskan untuk BLT Desa dalam kondisi pandemi COVID-19.
2. Relaksasi penerima BLT Desa: Penetapan KPM dengan cara melakukan review penduduk miskin di desa berdasarkan data KPM tahun 2020.
3. Penyaluran BLT Desa dapat dirapel secara triwulanan.
4. Kebijakan baru akan ditetapkan pada awal Juli bersamaan dengan pelaksanaan PPKM Darurat.

Baca juga  Ganti Digital, Penerbitan Kartu Nikah Fisik Dihentikan

Syarat Penerima BLT Desa:
1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bansos pemerintah lainnya.
3. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4. Jika penerima bantuan adalah petani maka BLT Dana Desa dapat digunakan untuk membeli pupuk.
5. Rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan keluarga pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
6. Pendataan KPM BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kementerian Sosial.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.