by

BLT Desa Rp 300 Ribu Segera Cair, Rapel Jadi Rp 600 Ribu, Guru Juga Dapat

Para guru yang sudah terdaftar juga berhak menerima dana BLT ini. Pencairan untuk bulan Mei dan Juni sehingga total ada rapelan Rp 600.000

SELISIK.COM – Dalam waktu dekat, pemerintah akan mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat perdesaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan seluruh jajarannya agar mempercepat penyaluran, apalagi ada penerapan PPKM Darurat.

Pemerintah menyatakan akan mengumumkan mempercepat penyaluran BLT Desa ini sebagai tindak lanjut dari penerapan PPKM Darurat yang berlangsung pada 3-20 Juli 2021. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin bukan penerima PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja di desa, dengan besaran Rp 300.00 per bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan melalui penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat.

Tentu saja selama ini sudah ada pendataan warga yang berhak menerima BLT Desa ini. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa dengan berpedoman pada perubahan APBDes atau perubahan penjabaran APBDes. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa dengan pendampingan dari pemerintah dan pemda.

Target penerima BLT Desa pada tahun anggaran 2021 sebanyak 8,0 juta KPM dengan pagu anggaran sebesar Rp 28,8 triliun. “Kita percepat BLT Desa untuk PPKM Darurat untuk zona merah,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (5/7/2021).

Sampai dengan 1 Juli 2021, penyaluran Dana Desa sudah mencapai Rp 27,41 triliun atau 38,1% dari pagu Dana Desa pemerintah. Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa yang terealisasi baru Rp 5,05 triliun atau 17,5% dari pagu BLT Desa yang sebesar Rp 28,8 triliun. Penyalurannya sudah diberikan kepada 5,02 juta KPM atau 62,7% dari target 8 juta KPM. Masih ada ruang bagi pemerintah untuk menambah 3 juta KPM BLT Desa. Masih ada anggaran yang memadai karena baru dikirim kepada 5 juta KPM dengan dana Rp 5 triliun yang baru dibelanjakan.

Menurut Menkeu, penyaluran sudah diberikan kepada 5,02 juta KPM BLT Desa. Penyaluran terdiri dari petani dan buruh tani sebanyak 2,46 juta (49,2%), pedagang dan UMKM 216.005 ribu (4,32%), nelayan dan buruh nelayan sebanyak 165.530 (3,31%), buruh pabrik 96.990 (1,94%), guru 9.380 (0,19%). Penerima lainnya 1,55 juta (31%). Penggunaan dan penyaluran BLT Desa tahun anggaran 2021 didesain ulang. Beberapa di antaranya adalah penyaluran BLT Desa dapat dirapel secara triwulan.

Kebijakan BLT Desa:

  1. Dana Desa tahun 2021 tetap diprioritaskan untuk BLT Desa dalam kondisi pandemi COVID-19.
  2. Relaksasi penerima BLT Desa: Penetapan KPM dengan cara melakukan review penduduk miskin di desa berdasarkan data KPM tahun 2020.
  3. Penyaluran BLT Desa dapat dirapel secara triwulanan.
  4. Kebijakan baru akan ditetapkan pada awal Juli bersamaan dengan pelaksanaan PPKM Darurat.

Syarat Penerima BLT Desa:

  1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.
  2. Tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bansos pemerintah lainnya.
  3. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  4. Jika penerima bantuan adalah petani maka BLT Dana Desa dapat digunakan untuk membeli pupuk.
  5. Rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan keluarga pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
  6. Pendataan KPM BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kementerian Sosial.

BLT yang akan cair ini merupakan periode Mei dan Juni. Masing-masing sebesar Rp 300 ribu yang sebelumnya terhenti pada April 2021. Dengan demikian, penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu.

Pemeritah sudah menetapkan untuk memperpanjang pemberian BST ini selama dua bulan ke depan. Dengan demikian, pada Juli-Agustus akan ada pencairan lagi. Perpanjangan dilakukan karena ada penerapan PPKM Darurat.

Baca juga  Dengan PPKM Darurat, Penumpang Bus dan Taksi Maksimal 70%
Baca juga  Mendag Jamin Pasokan Kebutuhan Pokok Aman Selama PPKM Darurat

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.