by

LPS Jamin Dana Calon Haji di Perbankan Aman

-Haji & Umrah-355 Views

By Khanzalani

SELISIK.C0M – Calon jamaah haji yang belum bisa berangkat ke Tanah Suci Makkah tak perlu khawatir. Dana haji mereka aman.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menjamin dana calon jamaah haji yang berstatus tunggu di perbankan syariah aman. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, masyarakat tenang saja, tak perlu khawatir karena pemerintah sudah melakukan pengawasan dengan sangat ketat. “Pengelolaan keuangan dana haji diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasannya berlapis-lapis dan masuk program penjaminan LPS. Dana haji yang dikelola BPKH di industri perbankan terjamin keamanannya,” jelasnya dalam forum virtual Dana Haji Dijamin LPS, Kamis (8/7/2021).

Semua dana yang masuk lembaga perbangkan sudah diatur oleh undang-undang. Penjaminan simpanan oleh LPS didasarkan pada UU LPS, UU No 24 Tahun 2004 tentang simpanan nasabah di perbankan nasional. Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ditempatkan rekening simpanan di perbankan juga masuk dalam pengawasan LPS. Pelaksanaannya diperkuat dengan Peraturan LPS No 2/PLPS/2010 yang diubah dengan Peraturan LPS No 2 Tahun 2020 tentang program penjaminan simpanan.

Baca juga  Amalan Puasa Sebelum Idul Adha

Saldo rekening diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan bila nasabah memiliki rekening simpanan yang diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary). Dana haji yang berada di bank syariah termasuk dalam kategori simpanan milik pihak lain (beneficiary), yaitu bagi kepentingan para calon jamaah haji. Dana haji ditempatkan BPKH dalam rekening simpanan atas nama BPKH QQ calon jamaah haji yang dilengkapi daftar nama-nama calon jamaah haji yang setoran dananya termasuk dalam rekening tersebut.

Baca juga  Asal Usul Istilah Tasyrik

Karena itulah, penjaminan dana haji mengikuti skema penjaminan simpanan milik beneficiary. Berlaku penjaminan simpanan maksimum Rp 2 miliar per nasabah per bank untuk masing-masing calon jamaah haji yang tercantum dalam daftar tadi.

Purbaya mengungkapkan, ketentuan UU Pengelolaan Keuangan Haji (UU No. 34 Tahun 2014) telah memberikan koridor pengelolaan keuangan haji secara prudent oleh BPKH. Aturan ini sudah cukup jelas mengatur tata kelola pengelolaan keuangan dana haji secara baik, aman, dan hati-hati.

Menurut Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, laporan keuangan BPKH telah diaudit oleh BPK. Hasil laporan BPK bahkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Laporan keuangan BPKH memenuhi kaidah laporan keuangan yang aman dan dana haji yang dikelola BPKH aman dan juga likuid.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *