Berita Terkini tanpa Kebohongan

OJK Institute Gelar Webinar Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi, dan Perlindungan Konsumen

2 min read
OJK, Otoritas Jasa Keuangan, OJK Institute, webinar, seminar, keuangan, konsumen, literasi

By Mentari

SELISIK.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute mempersembahkan webinar dengan tema “Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi, dan Perlindungan Konsumen.

Latar belakang kegiatan:

  • Pengesahan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang lazim kita sebut sebagai UU P2SK pada 12 Januari 2023 lalu, merupakan langkah reformasi sektor keuangan, khususnya dalam mempertajam literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Lebih jauh, pengaturan mengenai literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen penting dipertajam dalam UU P2SK memperhatikan bahwa, menurut Ketua Dewan Komisioner LPS, masih terdapatnya masalah dalam hal ketimpangan terhadap akses keuangan serta perlindungan investor dan konsumen. Dari aspek literasi dan inklusi keuangan, secara spesifik UU P2SK mengamanatkan bahwa Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, dari aspek perlindungan konsumen, UU P2SK antara lain mengatur bahwa otoritas sektor keuangan, dalam hal ini OJK, berwenang dalam mengatur mengenai pengawasan perilaku pasar (market conduct).
  • Dalam hal literasi dan inklusi keuangan, terdapat pengaturan-pengaturan baru yang ditetapkan dalam UU P2SK ini, antara lain dalam Pasal 225 Ayat (2) yang mengatur secara tegas bahwa Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bersinergi melakukan penyusunan strategi, serta pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan strategi literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini juga diamanatkan melalui UU P2SK untuk membentuk komite nasional yang mengoordinasikan peningkatan literasi dan inklusi Keuangan. Seluruh upaya tersebut pada akhirnya bertujuan untuk merealisasikan target dari Presiden Joko Widodo terkait Inklusi Keuangan Nasional sebesar 90% di tahun 2024.
  • Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) tujuan dari perlindungan konsumen di sektor keuangan yang baru diatur dalam UU P2SK ini, pertama adalah untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kedua, menumbuhkan kesadaran PUSK mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil, memberikan perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan PUSK. Ketiga, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen mengenai produk dan/atau layanan PUSK serta meningkatkan pemberdayaan konsumen.
  • Memperhatikan hal-hal tersebut, maka penting bagi PUSK untuk mengenal lebih jauh tentang peraturan UU P2SK dalam mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan serta upaya perlindungan terhadap konsumen dengan mengidentifikasi tantangan konkret yang mungkin dihadapi ke depannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan diskusi dan pembahasan lebih komprehensif dalam bentuk Webinar untuk melihat respons regulator mengenai pengaturan UU P2SK terhadap penguatan literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen.

 

SUSUNAN ACARA

OJK, Otoritas Jasa Keuangan, OJK Institute, webinar, seminar, keuangan, konsumen, literasi

 

DAFTAR SEKARANG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.