Berita Terkini tanpa Kebohongan

Realisasi Pajak Digital Mencapai Rp 3,5 Triliun

3 min read
realisasi pajak digital mencapai rp 3,5 triliun

By Khanzalani

SELISIK.COM – Pemerintah mencatat realisasi pajak digital mencapai Rp 3,5 triliun pada awal September 2021.

Realisasi tersebut diperoleh dari 83 perusahaan yang berstatus pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, setoran pajak didapat dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital luar negeri yang diusahakan oleh para perusahaan tersebut. Perusahaan ini berskala internasional yang memiliki bisnis di dalam negeri.

“Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 3,5 triliun ini yang tadinya tidak bisa kita collect,” jelas Menkeu ketika rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual, Senin (13/9/2021).

Menkeu menuturkan, beberapa perusahaan yang berstatus PMSE dan menyetorkan pajaknya ke negara adalah Netflix, Zoom, Shopee, Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, GitHub, Inc, Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte Ltd, dan UCWeb Singapore Pte Ltd. Setoran pajak tersebut dimulai pertama kali pada 1 Juli 2020.

Pajak digital ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Jumlah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sebelumnya, saat peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, beberapa waktu lalu, Menkeu mengatakan bahwa di era ekonomi digital saat ini, untuk dapat memperoleh penghasilan dari suatu negara, para pelaku usaha tidak perlu berada di negara tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya. Ini berarti konsep physical economic presence sudah sulit untuk diterapkan saat ini.

Pendefinisian ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment menjadi hal utama untuk dikaji secara mendalam dan cermat. “Salah satu konsep yang berkembang saat ini adalah mendefinisikan keberadaan BUT berdasarkan significant economic presence,” ungkap Sri Mulyani, seperti dilansir laman resmi Ditjen Pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.