by

Soal Rem Darurat, DKI Ikut Pemerintah Pusat

-Umum-1 Views

By Khanzalani

SELISIK.COM – Pemprov DKI Jakarta menyatakan mengikuti imbauan pemerintah pusat terkait dengan rem darurat. Pemprov mengikuti kebijakan penguatan implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

“Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu kurang lebih akan kami tuangkan dalam peraturan gubernur (pergub),” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/6/21).

Riza menuturkan, Pemprov DKI masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini diperlukan sebagai rujukan pergub. Pemprov DKI tidak memberikan istilah khusus terkait penguatan implementasi PPKM mikro yang telah digariskan pemerintah pusat. “Apakah pengetatan PPKM, apakah rem darurat, silakan, yang pasti kami melakukan upaya-upaya pencegahan penanganan dan pengendalian covid-19,” ujarnya.

Baca juga  Bonus Demografi Bisa Jadi Bencana

Kebijakan terkait pembatasan jam operasional atau jam malam. Aturan itu diberlakukan di tempat kerumunan dan jalan raya.

“Semuanya dibatasi agar interaksi mobilitas tidak menimbulkan kerumunan yang dapat berpotensi menimbulkan penyebaran covid-19,” kata Riza.

Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan sejumlah kebijakan menyangkut penguatan implementasi PPKM mikro. Aturan itu berlaku mulai Rabu, 22 Juni 2021 hingga Senin, 5 Juli 2021.

Baca juga  Simak: Hari Ini, Rabu 30 Juni 2021, Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka

Kebijakan terkait work from home 75 persen, kapasitas pengunjung restoran dan tempat belanja dibatasi maksimal 25 persen. Termasuk, pembatasan jam operasional restoran dan pusat perbelanjaaan maksimal pukul 20.00 WIB. Selain itu, ada juga aturan peniadaan kegiatan ibadah di tempat ibadah di wilayah zona merah. *

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed